Pendahuluan

Paradigma kritis berangkat dari cara melihat realitas dengan mengasumsikan bahwa selalu saja ada struktur sosial yang tidak adil. Bila berbicara ketidakadilan maka dalam perjalanan sejarah kita menemukan banyak tokoh pejuang ketidakadilan, Musa diturunkan Tuhan untuk memperjuangkan ketidakadilan rezim pemerintahan Firaun terhadap rakyatnya. Muhammad dilahirkan untuk memperjuangkan ketidakadilan pada bangsa Arab dan bagi seluruh umat manusia. Dan masih banyak tokoh pejuang ketidakadilan yang hadir dimuka bumi ini untuk membebaskan masyarakatnya dari ketertindasan. Tokoh-tokoh tersebut hadir sebagai penyeimbang kekuatan kezaliman yang ada pada waktu itu.

Berkaitan dengan itu, saat kita bergerak memasuki abad ke-21, kita melihat kian mendesaknya visi baru yang meantag asumsi-asumsi berbagai paradigma atau teori yang mencoba mejelaskan lingkungan sosial dan budaya kita. Kita memasuki lingkungan budaya baru yang secara dramatis ditransformasikan oleh teknologi komunikasi da media gelobal, sehinga kita memerlukan kajian komunikasi dan kebudayaan untuk menganalisis ekonomi politik industri komunikasi dan budaya global. Didalam struktur baru ini, bentuk-bentuk teknologi komunikasi yang baru telaah menciptaka suatu bentuk interalasi dan integrasi global yang tidak perna terbayangkan sebelumnya oleh sejarah dunia.

Media komunikasi tidak lagi menyajikan realitas yang sebenarnya. Menurut Fiske (Ibrahim, 2004:viii) semua realitas atau peristiwa yang bisa menjadi perkara media, telah mejadi media event. Dalam realita kedua itu, manusia hidup dalam gelimang citra, bahkan citra dan tatanan pegalama baru pun suda tidak ada lagi perbedaannya. Dokter televisi, detektif televisi, polisi televisi, intelektual televisi atau kiai televisi diangap “lebih real” oleh khalayak, sehingga secara reguler menerima pemitaan untuk nasihat dan bantuan dalam mengatasi problem yang meeka hadapi.

Tulisan ini megajak pembaca untuk tidak hanya menjadi “konsumen” pesan media komunikasi yang pasif, tetapi uga menjadi individu yang aktif dalam negosiasi makna pesan yang disampaikan. Untuk masyarakat yang kritis, para penikmat film, komentator sepak bola, penikmat sinetron, penggandrung acara opera sabu (sinetron) seperti OB ataupun pentas calon bintang seperti Mamamia, AFI (Akademi Fantasi Indoseia), Indonesian Idol, dan lain sebagainya, tentu ini aka dimaknai berbeda bila dibandingkan dengan masyarakat yang cederung umumnya lebih banyak pasif. Banyaknya program acara dan kegandrungan televeisi-televisi swasta di Tanah Air dalam memproduksi dan menayangkan acara gosip dan remeh temeh dunia selebriti, sinetron bernuansa mistik-klenik, berita kriminalistik-sadistik, dan program acara lain yang bersifat erotik sangat memerlukan perspektif atau paradigma baru dalam memandangnya.

Oleh karenanya, tulisan ini berupaya menjelaskan paradigma kritis sebagai grand teori komunikasi yang mampu membebaskan manusia dari ketidakadilan, ketertindasan, dominasi dan dehumanisasi yang menimpa teori, ilmu, praktik komunikasi dan relitas masyarakat itu sendiri.

Pertarungan Antar Paradigma

Sejak beribu-ribu tahun yang lalu, cikal bakal perkembangan ilmu pengtahuan mulai ada. Atas kecurigaan dan berbagai keganjilan yang ditemui dalam kehidupan, manuisa berpikir dan melontarkan pertanyaan terhadap masalah yang dihadapinya. Kegiatan berpikir ini merupakan sumbu awal penggerak peradaban.gambaran manusia sebagai mahluk yang selalu berpikir. Ini disimbolkan dengan patung mausia Homo Sapiens yang mengingatkan bahwa pada prinsipnya manusia adalah “mahluk berpikir” hewan berakal (hayawanun natiq).

Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat bisa dilihat dari pencarian terus menerus terhadap pelbagai macam metode keilmuan. Dalam bidang penelitian, usaha ini semakin gencar dilakukan, dan bahkan menjadi perhatian dalam institusi pendidikan, khususnya usaha untuk menemukan dan mengembangkan berbagai paradigma baru yang mengacu pada tunutan perkembangan dunia keilmuan pada saat ini. Pencarian dan penemuan pelbagai metodologi keilmuan dan sekaligus perumusan paradigma penelitian tidak bisa dipisahkan dari sejarah berkembangnya filsafat ilmu pengetahuan. Hadirnya filsafat ilmu merupakan usaha sekaligus cara manusia untuk menemukan jawaban-jawaban mengenai misteri dunia yang ada. Dalam kaitan ini, ilmu pengetahuan dan penelitian cenderung berjalan bersama, karena masing-masing saling mempengaruhi. Perkembangan sebuah ilmu ditopang oleh sejumlah penelitian untuk mengembangkan ilmu tersebut.

Sebagai salah satu dari banyak hal yang sangat memengaruhi dan membentuk ilmu dan teori adalah paradigma (paradigm). Thomas Khun dikenal sebagai orang pertama yang mempopulerkan istilah paradigma ini. Paradigma atau dalam bidang keilmuan sering disebut sebagai persepektif (perspective), terkadang disebut mazhab pemikiran (school of thought) atau teori (Mulyana, 2002: 8). Paradigma secara sederhana dapat diartikan sebagai kaca mata atau cara pandang untuk memahami dunia nyata. Dalam hal ini, Patton berpendapat bahwa: “A paradigm is a world view, a general perspective, a way of breaking down the complexity of the real world. As such, paradigms are deeply embedded in the socialization of adherents and practitioners: paradigms tell them what is important, legitimate, and reasonable. Paradigms are also normative, telling the practitioner what to do without the necessity of long existential or epistemological consideration. But it is this aspect of paradigms that constitutes both their strength in that it makes action possible, their weakness in that the very reason for action is hidden in the unquestioned assumptions of the paradigm” (dalam Lincon & Guba, 1985: 15)

Paradigma sangat penting perannya dalam memengaruhi teori, analisis maupun tindak perilaku seseorang. Secara tegas boleh dikatakan bahwa pada dasarnya tidak ada suatu pandangan atau teori pun yang bersifat netral dan objektif, melainkan salah satu di antaranya sangat tergantung pada paradigma yang digunakan. Karena menurut Khun (1970) paradigma menentukan apa yang tidak kita pilih, tidak ingin kita lihat, dan tidak ingin kita ketahui. Paradigma pulalah yang memengaruhi pandangan seseorang apa yang baik dan buruk, adil dan yang tidak adil. Oleh karena itu, jika ada dua orang yang melihat sesuatu realitas sosial yang sama, atau membaca ayat dari suatu kitab suci yang sama, akan menghasilkan pandangan, penilaian, sikap dan perilaku yang berbeda pula. Perbedaan ini semuanya dikarenakan perbedaan paradigma yang dimiliki, yang secara otomatis memengaruhi persepsi dan tindak komunikasi seseorang.

Dominasi suatu paradigma terhadap paradigma yang lain sesungguhnya bukanlah karena permasalahan bahwa paradigma yang satu salah dan yang lain benar, atau yang benar akan memenangkan paradigma yang lain. Kemenangnan suatu paradigma terhadap paradigma yang lain menurut Ritzer (1975: 156-157) adalah lebih disebabkan karena para pendukung paradigma yang menang itu lebih memiliki kekuatan dan kekuasaan (power). Kekuasaan tersebut terutama berwujud kekuasaan dalam politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan filsafat, seni-budaya, dan sudah pasti kekuatan fisik dalam bentuk militerisme. Biasanya negara atau organisasi yang memiliki power ini akan selalu mentransfer aspek-aspek tersebut dan paradigma itu sendiri ke negara-negara atau organisasi lainnya yang lebih lemah kekuatannya. Oleh karena itu, ini tidak berarti bahwa paradigma yang menang tersebutlah yang paling benar atau lebih baik dari yang dikalahkan.

Penjelasan Khun tentang paradigma sangat menarik dan bermanfaat khususnya untuk memahami bagaimana paradigma memengaruhi terciptanya teori. Menurut Khun pergantian paradigma berjalan secara revolusioner (sesuai judul bukunya –kumpulan essai- yaitu The Structure of Scientific Revolution). Dengan kata lain, perubahan suatu paradigma hanya melalui pergantian, paradigma lama mati atau mengalami krisis dan kemudian diganti oleh paradigma baru. Penjelasan mengenai pergantian paradigma ini sebenarnya sudah banyak dibantah oleh banyak ahli. Karena dalam kenyataanya telah terjadi banyak fenomena yang tidak sampai dibayangkan oleh Khun dalam teorinya. Hal ini bisa banyak ditemukan bahwa ada banyak terjadi pluralitas dan konvergensi teori atau paradigma. Pandangan Khun ini hanya cocok untuk ilmu alam, tetapi tidak akan sesuai bila digunakan untuk ilmu-ilmu sosial, karena kita melihat adanya kecenderungan semakin menguatnya pertikainan antarparadigma atau terjadi dialog antara dua paradigma atau lebih pada waktu yang sama (Fakih: 2002: 21).

Selama ini paradigma yang dipakai secara umum oleh masyarakat dan ilmuan sosial khususnya ilmuan komunikasi di Indonesia adalah mengarah pada pendekatan yang berbentuk positivistik kuantitatif, sampai sekarang masih sangat kuat dan mendominasi. Ini merupakan suatu kenaifan bila pemerintah dan juga para ilmuan sosial di Indoneisa masih tetap bersikeras untuk mempertahankan paradigma positivistik sebagai satu-satunya paradigma yang benar dalam melihat realitas sosial dan menyelesaikan permasalahan bangsa. Kecenderungan ini bisa kita lihat pada setiap sikap, perilaku dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah.

Berangkat dari hal ini, penulis tertarik pada ungkapan dari Deddy Mulyana (2002: xii) mengenai beberapa hal tentang penganut paradigma positivistik yang secara membabi buta –kecenderungan ini sudah mulai berubah sesuai dengan perkembangan. Meraka ini sering menganggap pendekatan (paradigma) meraka adalah yang terbaik, ilmiah, sah, benar, sementara yang lain tidak ilmiah, tidak sah, lemah, salah dan sebagainya. Hal ini menurut Mulyana disebabkan oleh beberapa hal; pertama, mereka kurang memahami landasan filsafat ilmu. Kedua, mereka sudah merasa puas dengan pengetahuan yang mereka ketahui. Ketiga, mereka arogan dengan paradigma yang mereka anut, seolah-olah paradigma mereka adalah satu-satunya yang benar.

Paradigma Ilmu Komunikasi

Sejak abad pencerahan sampai era globalisasi ini, ada empat paradigma ilmu pengetahuan sosial dalam mengungkap hakekat realitas atau ilmu pengetahuan yang berkembang dewasa ini. Keempat paaradigma itu ialah: positivisme, postpositivisme, konstruktivisme (constructivism) dan teori kritik (critical theory) (Guba & Egon, 1990: 18-27). Perbedaan paradigma ini bisa dilihat dari cara mereka memandang realitas dan melakukan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan, ditinjau dari tiga aspek pertanyaan: ontologis, epistemologis dan metodologis. Namun demikian, beberapa paradigma mempunyai cara pandang yang sama terhadap salah satu dari ketiga aspek pengembangan ilmu pengetahuan tersebut. Penulis dalam hal ini berusaha untuk memberikan sekelumit gambaran realitas pencarian kebenaran, bahwa realitas bisa dicapai dengan berbagai paradigma, cara atau pendekatan. Karena bukan hanya satu jalan untuk menuju kapada suatu kebenaran. Di sini penulis tertarik pada paradigma kritis sebagai salah satu alternatif dalam melihat dan menemukan realitas sosial atau kebenaran khususnya realitas komunikasi.

Ada sesuatu yang menarik jika kita mahu memahami tentang paradigma kritis. Paradigma atau aliran ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh mazhab Frankfurt, yang berangkat dari pemikiran marxisme, meskipun sekarang sudah semakin jauh dari landasan asalnya. Di antara tokoh-tokohnya adalah Max Horkheimer, Theodore Adorno, Herbert Marcuse, dan tokoh pemikir teori kritis kontemporer sampai sekarang yaitu, Jurgen Habermas.

Paradigma kritis (critical paradigm) adalah semua teori sosial yang mempunyai maksud dan implikassi praktis dan berpengaruh terhadap perubahan sosial. Paradigma ini tidak sekedar melakukan kritik terhadap ketidakadilan sistem yang dominan yaitu sistem sosial kapitalisme, melainkan suatu paradigma untuk mengubah sistem dan struktur tersebut menjadi lebih adil. Meskipun terdapat beberapa variasi teori sosial kritis seperti; feminisme, cultural studies, posmodernisme -aliran ini tidak mau dikategorikan pada golongan kritis- tetapi kesemuanya aliran tersebut memiliki tiga asumsi dasar yang sama.

Pertama, semuanya menggunakan prinsip-prinsip dasar ilmu sosial interpretif. Ilmuan kritis harus memahami pengalaman manusia dalam konteksnya. Secara khusus paradigma kritis bertujuan untuk menginterpretasikan dan karenanya memahami bagaimana berbagai kelompok sosial dikekang dan ditindas. Kedua, paradigma ini mengkaji kondisi-kondisi sosial dalam usaha untuk mengungkap struktur-struktur yang sering kali tersembunyi. Kebanyakan teori-teori kritis mengajarkan bahwa pengetahuan adalah kekuatan untuk memahami bagaimana seseorang ditindas sehingga orang dapat mengambil tindakan untuk mengubah kekuatan penindas.

Ketiga, paradigma kritis secara sadar berupaya untuk menggabungakn teori dan tindakan (praksis). “Praksis” adalah konsep sentral dalam tradisi filsafat kritis ini. Menurut Habermas (dalam Hardiman, 1993: xix) praksis bukanlah tingkah-laku buta atas naluri belaka, melainkan tindakan dasar manusia sebagai makhluk sosial. Asumsi dasar yang ketiga ini bertolak dari persoalan bagaimana pengetahuan tentang masyarakat dan sejarah bukan hanya sekedar teori, melainkan mendorong praksis menuju pada perubahan sosial yang humanis dan mencerdaskan. Asumsi yang ketiga ini diperkuat oleh Jurgen Habermas (1983) dengan memunculkan teori tindakan komunikatif (The Theory of Communication Action).

Bagi paradigma kritis tugas ilmu sosial adalah justru melakukan penyadaran kritis masyarakat terhadap sistem dan struktur sosial yang cenderung “mendehumanisasi” atau membunuh nilai-nilai kemanusiaan (Fakih, 2001: 7). Gramsci menyebut proses penyadaran ini sebagai counter hegemony. Dominasi suatu paradigma harus dikonter dengan paradigma alternatif lainnya yang bisa memecahkan permasalahan dalam realitas sosial kemasyarakatan yang tidak terselesaikan oleh paradigam yang mendominasi. Proses dehumanisasi sering melalui mekanisme kekerasan, baik fisik dan dipaksakan, maupun melalui cara yang halus, di mana keduanya bersifat struktural dan sistemik. Artinya kekerasan dalam bentuk dehumanisasi tidak selalu jelas dan mudah dikenali karena ia cendrung sulit dilihat secara kasat mata dan dirasakan bahkan umumnya yang mendapatkan perlakuan kekerasan cendrung tidak menyadarinya. Kemiskinan struktural misalnya, pada dasarnya adalah bentuk kekerasan yang memerlukan suatu analisis yang lebih kritis untuk menyadarinya. Tegasnya, sebagian besar kekerasan terselenggara melalui proses hegemoni, yakni yaitu dalam bentuk mendoktrin dan memanipulasi cara pandang, cara berpikir, ideology, kebudayaan seseorang atau sekelompok orang, dimana semuanya sangat ditentukan oleh orang yang mendominasi. Kekuatan dominasi ini biasa dilanggengkan dengan kekuatan ekonomi maupun kekuatan politik, bahkan dengan ilmu pengetahuan. Seperti diungkapkan oleh Micheal Faucoult knowledge is power, siapa yang menguasai ilmu pengetahuan ialah yang menguasai dunia ini.

Bagi paradigma atau aliran kritis, dunia positivisme dan empirisme dalam ilmu sosial, struktural memang tidak adil. Karena ilmu sosial yang bertindak tidak memihak, netral, objektif serta harus mempunyai jarak, merupakan suatu sikap ketidakadilan tersendiri, atau bisa dikatakan melanggengkan ketidakadilan (status quo). Oleh karena itu, paradigma ini menolak bentuk objektivitas dan netralitas dari ilmu sosial. Jadi paradigma mengharuskan adanya bentuk subjektifitas, keberpihakan pada nilai-nilai kepentingan politik dan ekonomi golongan tertentu –terutama kaum lemah, golongan yang tertindas dan kelompok minoritas- dimana keberpihakan ini merupakan naluri yang dimiliki oleh setiap manusia.

Masa Depan Paradigma Ilmu Komunikasi

Paradigma kritis pada dasarnya secara epistemologi membenahi pandangan yang umum berlaku. Paradigma ini menyarankan pada teori dan ilmu sosial untuk tidak hanya memberi makna realitas sosial atau proses sosial belaka, tanpa memiliki implikasi pada praktik politik. Bagi paradigma kritis, justru tugas teori adalah membuat sejarah (Fakih, 2002: 94). Teori sosial bertugas untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk mampu berpikir dan bersikap kritis serta selalu berperilaku konstruktif terhadap realitas yang dihadapi. Cita-cita keadilan sosial mustahil dicapai tanpa melibatkan masyarakat yang tereksploitasi atau tertindas untuk terlibat dalam aksi refleksi kritis. Oleh karena itu, verifikasi kebenaran teori sosial tidak diukur oleh rumus ataupun angka, tetapi melalui verifikasi praktis yang berupa aksi masyarakat. Tegasnya, perubahan sosial itu sendirilah yang merupakan verifikasi dari teori ilmu sosial khususnya ilmu komunikasi.

Paradigma kritis sangat berperan menyadarkan kita, karenanya perlu perenungan tentang moralitas ilmu dan penelitian sosial. Karena teori dan penelitian ilmu komunikasi sangat berpengaruh terhadap praktek perubahan sosial, maka paradigma ilmu dan penelitian komunikasi merupakan faktor penting dalam menentukan arah perubahan social ke depan. Pandangan ilmu komunikasi kritis ini menempatkan rakyat sebagi subjek utama perubahan sosial dan rakyat haruslah diletakkan sebagai pusat proses perubahan dan penciptaan serta mengontrol pengetahuan itu sendiri. Jadi dalam hal ini, paradigma kritis boleh dikatakan memiliki dimensi aksi dan politis. Karena menurut paradigma ini tidak mungkin memisahkan antara teori sosial dan aksi politik, hal merupakan konsekuensi asumsi yang ketiga dimilikinya. Di sinilah nantinya peran ilmu komunikasi seharusnya mampu memungkinkan setiap orang untuk memberikan partisipasi dan kontribusinya masing-masing dalam perubahan sosial kemasyarakatan baik tingkat lokal maupun global.

Dalam paradigma kritis, ilmu komunikasi tidaklah sekedar digunakan untuk mengabdi untuk golongan lemah dan tertindas, tetapi yang lebih penting dan mendasar dari itu adalah teori komunikasi harus berperan dalam proses membangkitan kesadaran kritis, baik yang tertindas maupun yang menindas, terhadap sistem dan struktur sosial yan tidak adil. Teori komunikasi harus mengabdi pada proses transformasi sosial yakni untuk terciptanya hubungan (struktur) yang baru dan lebih baik. Dengan kata lain, dalam persepektif kritis, ilmu komunikasi tidaklah sekedar memihak pada yang tertindas dan yang termarginalisasi saja, tetapi lebih berusaha menciptakan ruang publik yang akan menumbuhkan kesedaran, baik bagi golongan penindas dan yang tertindas. Jadi penciptaan ruang publik-ruang publik tanpa eksploitasi, distorsi, hegemoni, dan bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya adalah tujuan utama paradigma kritis, dimana fungsi utamanya diperankan oleh komunikasi. Syarat utama penciptaan ruang publik tersebut adalah komunikasi itu sendiri haruslah membebaskan. Oleh karena itu antara paradigma kritis dan tindak komunikasi tidak bisa dipisahkan dalam praktiknya (praksis).

Dari sini dapat dijelaskan bahwa sudah menjadi tugas paradigma kritis untuk menghilangkan praktik ketidakadilan. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, teori sosial harus mampu menjelaskan tentang bagaimana keadaan dan sistem sosial yang ada telah menciptakan dan melanggengkan suatu bentuk pemahaman dan kesadaran palsu tentang realitas sosial yang diterima masyarakat. Kedua, teori sosial juga harus mendorong timbulnya visi alternatif tentang relasi sosial yang bebas dari segala bentuk penindasan, eksploitasi, dan ketidakadilan.

Simpulan

Sudah saatnya bagi ilmu komunikasi untuk mampu membebaskan dan membangkitkan kesadaran kritis, baik bagi yang mendominasi maupun yang terdominasi. Selain itu, ilmu komunikasi harus mampu untuk mengadakan perubahan menuju terciptanya suatu hubungan (struktur) dan sistem sosial yang secara mendasar lebih baik, yakni suatu sistem masyarakat tanpa eksploitasi, tanpa penindasan, tanpa diskriminasi dan tanpa kekerasan. Dengan demikian, tugas teori komunikasi adalah memanusiakan kembali manusia yang telah lama mengalami dehumanisasi, baik yang menindas maupun yang tertindas. Tentunya, salah satu alternatif yang selayaknnya digunakan untuk ini adalah penggunaan paradigma kritis dalam ilmu komunikasi, untuk meng-counter dominasi paradigma lainnya.